Kuliah Umum Deny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI)


denny indrayana

Kuliah Umum Deny Indrayana (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI) pada tanggal 17 Pebruari 2013

Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. DR. Deny Indrayana berkesempatan “mampir” ke Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Beliau yang memiliki mertua dan istri dari Pekalongan memang rutin pulang kampong ke Pekalongan. Dalam acara “mampir” Prof Deny menyampaikan materi tentang Kualitas Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia yang menurutnya mengalami tantangan yang sangat kompleks terkait proses globalisasi terutama di bidang teknologi.

Masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono diklaim lebih berhasil dibandingkan pemerintahan Soeharto. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tiga indikator. Yakni, Indonesia lebih demokratis, pemerintah lebih efektif dan capaian di bidang pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin membaik.

Beberapa parameternya antara lain tidak adanya tahanan politik, kebebasan berekspresi, tidak adanya undang-undang antisubversi dan kebebasan pers.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, ia mengutip hasil penelitian yang dirilis Freedom House yang menjelaskan  bahwa kebebasan pers Indonesia terus membaik dengan peringkat 119 pada tahun 2004 menjadi skor 52 peringkat 107 di tahun 2010.

Sementara itu, di bidang pemberantasan korupsi, Denny menolak pernyataan Indonesia sebagai surga koruptor. Menurutnya, surga bagi koruptor bukan Indonesia, tetapi telah berpindah ke negara lain. Berdasarkan hasil penelitian indeks persepsi korupsi (corruption perception index, IPK) yang dirilis oleh Transparency International, IPK Indonesia terus membaik. Sehingga pada tahun 2010 mencapai skor 2,8. Sebelumnya, tahun 2004, skor hanya 2.

“Orang yang dulunya tidak tersentuh, sekarang sudah tersentuh KPK. Lalu, mengapa pesimis? Megapa mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia mundur?” paparnya.

Meskipun kenaikannya hanya 0,8, namun, lanjut dia, kenaikan tersebut yang tertinggi di negara-negara Asean dalam kurun waktu yang sama. “Karena Indonesia dengan KPK dan ICW adalah Indonesia yang gencar-gencarnya memberantas korupsi,” tegasnya.

Apa yang disampaikan tersebut merupakan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam buku “Indonesia Optimis” yang ditulis sekretaris satuan tugas pemberantasan mafia hukum itu.

Hari ini, untuk pertama kalinya ia membedah buku setebal 255 tersebut. Bedah buku tersebut dihadiri ratusan mahasiswa Unikal. Hadir juga Wali Kota M. Basyir Ahmad dan Masykur Mahmud.

Namun, sejumlah kalangan mengkritisi gagasan yang disampaikan Denny dalam buku tersebut. Misalnya, mengapa membandingkan capaian pemerintahan SBY dengan pemerintahan Soeharto. “Mengapa tidak membandingkannya dengan pemerintahan Gus Dur atau Megawati yang sama-sama pasca reformasi,” tutur salah seorang peserta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *